KEPKG


Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi (KEPKG) pertama kali dibentuk pada tanggal 27 Agustus 2003 (SK047/Kep./Dekan/FKG/UI/2003) dengan nama Komisi Etik Akademik Kedokteran Gigi dalam usaha untuk meningkatkan mutu penelitian dan memenuhi azas etika penelitian yaitu: otonomi, kejujuran, tidak merugikan, manfaat, dan keadilan. Pada tahun 2005, melalui SK008/Kep/Dekan/FKG-UI/2005, diadakan penggantian nama menjadi Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi (KEPKG)Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia.

KEPKG berfungsi menilai protokol penelitian kedokteran gigi dalam aspek perlindungan terhadap manusia sebagai subjek penelitian.KEPKG bertugas menilai, meminta klarifikasi, modifikasi kemudian memberikan persetujuan etik penelitian (ethical approval) atau tidak menyetujui suatu protokol penelitian kedokteran gigi.KEPKG juga menilai dan menyetujui amandemen terhadap protokol yang sebelumnya telah diberikan persetujuan etik dan memantau kegiatan penelitian setelah suatu protokol penelitian disetujui.

KEPKG FKG UI bersifat independen yang bebas dari pengaruh atau tekanan lembaga, profesi, kelompok, pribadi, maupun industri. Independensi tersebut meliputi aspek komposisi anggota, tata kerja, proses telaah etik dan pengambilan keputusan kelaikan etik penelitian kedokteran gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab
  1. Memberikan saran dan pandangan mengenai permasalahan etik riset kesehatan kepada pimpinan fakultas.
  2. Menyusun kebijakan operasional dan prosedur kerja untuk penerapan etika riset di FKG UI.
  3. Menjamin kehormatan martabat (dignity), keleluasaan pribadi (privacy), dan hak keselamatan serta kesejahteraan manusia sebagai subyek riset.
  4. Menjamin mutu tata laksana riset yang menggunakan hewan coba dan bahan biologi tersimpan
  5. Menerapkan prinsip keadilan (principle of justice) dengan membagi keuntungan dan resiko riset secara adil dan merata untuk semua golongan masyarakat dengan memperhatikan umur, gender, status ekonomi, budaya, kebiasaan/ adat istiadat serta tingkat ketidakberdayaan (vulnerability)
  6. Mengutamakan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan subyek penelitian dari pada mendahulukan kepentingan riset
  7. Melaksanakan pertemuan untuk membahas etik proposal riset secara independen, kompeten, serta menyimpan daftar riset yang telah disetujui
  8. Menilai dan mengambil keputusan tentang kelayakan etis suatu riset kesehatan untuk terlaksananya riset kesehatan yang bermutu, jadi bukan menguji atau menilai secara ilmiah
  9. Memberikan persetujuan etik (ethical clearance) sesudah melakukan penelaahan terhadap proposal riset yang diajukan dan disampaikan kepada Pimpinan Fakultas.
  10. Komisi Etik Penelitian berhak menarik kembali/ membatalkan persetujuan lolos etik yang telah diberikan, apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan riset. Terhadap pelanggaran tersebut, Komisi Etik Penelitian dapat mengusulkan pemberian sanksi melalui Pimpinan Fakultas, namun lebih mengutamakan suasana keterbukaan dan saling percaya.
  11. Memberikan laporan kegiatan secara terulis setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan Fakultas.

STRUCTURE


TOP